FIQIH MUAMALAT : Mengenal Konsep Mudharabah

1. Pengertian
 
Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.
 
Dalam bahasa Arab, Mudarabah merupakan bentuk wazan mufa’ah dari kata dharabah yang berarti [1] memukul dan [2] melakukan perjalanan. Dalam hal ini yang lebih digunakan adalah melakukan perjalanan, dimana dimasa Rasulullah SAW, mengadakan perjalanan itu identik dengan melakukan perniagaan atau perdagangan.Sedangkan dalam ilmu fiqih, mudharabah didefinisikan sebagai akad persekutuan dalam keuntungan dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lain.mudharabah
Dalam Al-Quran Al-Karim, ayat tentang perniagaan dijelaskan dalam QS. Al Muzammal ayat 20.
“Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran”.
Kebolehan akad mudharabah ini dikuatkan dengan ijma’, dimana diriwayatkan bahwa banyak diantara para sahabat Nabi SAW menyerahkan harta anak yatim dalam bentuk mudharabah.
 
Di antara mereka adalah Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Al-Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin Umar, serta Aisyah ridhuwanullahi alaihim. Dan tidak ada satupun riwayat yang mengingkari adanya hal itu.
 
Kaum Muslimin sudah terbiasa melakukan akad kerja sama semacam itu hingga zaman ini di berbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Ini merupakan konsensus yang diyakini umat, karena cara ini sudah digunakan bangsa Quraisy secara turun temurun dari zaman jahiliyah hingga zaman Nabi SAW.
 
2. Hikmah Disyariatkan Mudharabah
 
Islam mensyariatkan akad kerja sama mudharabah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelola dan disana ada juga orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya.
 
Maka syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Shahibulmal (Investor) memanfaatkan keahlian mudharib (pengelola), dimana dia memanfaatkan keahlian mudharib (pengelola), dimana dia memanfaatkan harta dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah Ta’ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolah kerusakan.
 
3. Jenis Mudharabah
 
Para ulama membagi Mudharabah menjadi dua jenis:
 
a. Muthlaqah
pengertiannya adalah sistem mudharabah dimana pemilik modal (investor/Shohib Al Mal) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada Mudhorib (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.
 
b. Muqayyadah (terbatas)
Pengertiannya pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan mudharib.
 
Jenis yang kedua ini diperselisihkan para ulama keabsahan syaratnya, namun yang rajih bahwa pembatasan tersebut berguna dan tidak sama sekali menyelisihi dalil syar’i, itu hanya sekadar ijtihad dan dilakukan dengan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak sehingga wajib ditunaikan.
 
Perbedaan keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai permintaan investor.
 
4. Rukun Mudharabah
 
Mudharabah memiliki tiga rukun: [1] Pelaku, baik investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib), [2] Objek transaksi kerja sama yaitu modal, udaha dan keuntungan, [3] Pelafalan Perjanjian.
 
Sedangkan imam Al Syarbini dalam Syarh Al Minhaaj menjelaskan bahwa rukun mudharabah ada lima, yaitu Modal, jenis usaha, keuntungan, pelafalan transaksi dan dua pelaku transaksi. Ini semua ditinjau dari perinciannya dan semuanya tetap kembali kepada tiga rukun diatas.
 
5. Syarat Mudharabah
 
a. Syarat Sah
Syarat yang ini menyelisihi tuntutan akad dan tidak pula maksudnya serte memiliki maslahat untuk akad tersebut.
Contohnya pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola tidak membawa pergi harta tersebut keluar negeri atau membawanya keluar negeri atau melakukan perniagaannya khusus di negeri tertentu atau jenis tertentu yang gampang didapatkan.
 
Maka syarat-syarat ini dibenarkan menurut kesepakatan para ulama dan wajib dipenuhi, karena ada kemaslahatannya dan tidak menyelisihi tuntutan dan maksud akad perjanjian mudharabah.
 
b. Syarat Fasad (tidak benar).
Syarat ini terbagi tiga:
 
1. Syarat meniadakan tuntuntan konsekuensi akad
seperti mensyaratkan tidak membeli sesuatu atau tidak menjual sesuatu atau tidak menjual kecuali dengan harga modal atau dibawah modalnya. Syarat ini disepakati ketidakbenarannya, karena menyelisihi tuntutan dan maksud akad kerja sama yaitu mencari keuntungan.
 
2. Syarat yang bukan dari kemaslahatan
Juga bukan tuntutan akad, seperti mensyaratkan kepada pengelola untuk memberikan mudharabah kepadanya daru harta lainnya.
 
3. Syarat yang berakibat tidak jelasnya keuntungan
Misalnya, mensyaratkan kepada pengelola bagian keuntungan yang tidak jelas atau mensyaratkan keuntungan satu dari dua usaha yang dikelola, keuntungan usaha ini untuk pemilik modal dan yang satunya sebagai keuntungan.
Syarat ini disepakati kerusakannya karena mengakibatkan keuntungan yang tidak jelas dari salah satu pihak atau malah tidak dapat keuntungan sama sekali. Sehingga akadnya batal.
 
6. Berakhirnya Usaha Mudharabah
 
Mudharabah bisa berakhir dengan pembatalan dari salah satu pihak. Karena tidak ada syarat keberlangsungan terus menerus dalam transaksi usaha semacam ini. Masing-masing pihak bisa membatalkan transaksi kapan saja dia menghendaki.
 
Transaksi mudharabah ini juga bisa berakhir dengan meninggalkan salah satu pihak transaktor, atau karena ia gila atau ediot.
 
Imam Ibnu Qudamah menyatakan: “Mudharabah termasuk jenis akad yang diperbolehkan. Ia berakhir dengan pembatalan salah seorang dari kedua belah pihak-siapa saja-, dengan kematian, gila atai dibatasi karena ediot; hal tersebut karena ia beraktivitas pada harta orang lain dengan seizinnya, maka ia seperti wakiel dan tidak ada bedanya antara sebelum beraktivitas dan sesudahnya.
 
Imam Al Nawawi menyatakan: “Penghentian qiraadh boleh, karena ia di awalnya adalah perwakilan dan setelah itu menjadi syarikat. Apabila terdapat keuntungan maka setiap dari kedua belah pihak boleh memberhentikannya kapan suka dan tidak butuh kehadiran dan keridoan mitranya. Apabila menginggal atau gila atau hilang akal maka berakhir usaha tersebut“.
 
Imam Syafi’i Menyatakan: “Kapan pemilik modal ingin mengambil modalnya sebelum diusahakan dan sesudahnya dan kapan pengelola ingin keluar dari qiraadh maka ia keluar darinya”.
 
Apabila berhenti dan harta berbentuk barang, lalu keduanya sepakat menjualnya atau membaginya maka diperbolehkan, karena hak milik kedua belah pihak. Apabila pengelola minta menjualnya sedang pemilik modal menolak dan tampak dalam usaha tersebut ada keuntungan, maka pemilik modal dipaksa menjualnya; karena hak pengelola ada pada keuntungan dan tidak tampak kecuali dengna dijual. Namun bila tidak tampak keuntungannya maka pemilik modal tidak dipaksa.
 

tanda tangan

Semoga bermanfaat.
Sumber:
– Fiqih Muamalat, oleh Ahmad Sarwat.
– Ekonomisyariat.com

2 Comments

  1. Abdul Syakur March 16, 2013 6:50 am Reply

    subhanallah, sangat bermanfaat.

    http://www.facebook.com/abdul.syakur.771

    • agilsaputra March 16, 2013 9:41 am Reply

      Terima Kasih, Mas.

Leave a Reply

Saya Yakin Anda Juga Tertarik Membaca:close