Kesinambungan Fiskal dan Utang

Pemenang Nobel Ekonomi 2011, Thomas J. Sarent dalam artikelnya United States then, Europe Now menyatakan The ability to borrow today depends on expectations about future revenues. Sargent melihat, utang pada dasarnya tidak perlu dipersoalkan, sepanjang dapat menghasil kan pendapatan (revenues) yang cukup untuk membayar kembali utang tersebut.

Namun, dalam praktiknya banyak negara dengan mudah melakukan utang, tetapi tidak mampu menghasilkan pendapatan cukup, sehingga utangnya tak terbayarkan.

Contoh yang paling riil saat ini adalah negara-negara di Eropa. Bagaimana dengan Indonesia? Pertanyaan ini, saya kira relevan untuk digali, terutama bila dikaitkan dengan konteks saat ini, ketika Pemerintah dan DPR sedang membahas RAPBN-(P)erubahan 2013.

Menjelang pembahasan RAPBN-P 2013, diskusi tentang kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dan kesinambungan eksternal (external sustanaibility) menjadi topik yang mengemuka.

Seperti telah saya tulis di Bisnis (13 Mei 2013), salah satu alat untuk mengukur kesinambungan fiskal adalah melihat nilai keseimbangan primer (primary balance) dalam APBN.

Kesinambungan utang dan fiskal

Keseimbangan primer seyogyanya dijaga agar senantiasa berada dalam posisi yang positif. Sebab, jika nilai keseimbangan primer positif, maka posisi utang akan berkurang seiring dengan waktu. Sebaliknya, jika nilainya negatif, dalam jangka panjang dapat menyebabkan peningkatan nilai utang secara signifikan, sehingga dapat membahayakan perekonomian. Mengacu pada RAPBN-P 2013, ternyata rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM tidak serta

merta menurunkan defisit APBN, juga tidak membuat keseimbangan primer menjadi lebih baik.

Defisit RAPBN-P 2013 justru meningkat menjadi Rp233,7 triliun dari sebelumnya Rp153,3 triliun (APBN 2013). Defisit keseimbangan primer juga meningkat menjadi Rp120,8 triliun (RAPBN-P 2013) dari sebelumnya Rp40,1 triliun.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Pertama, penerimaan negara diperkirakan turun sebesar Rp41 triliun menjadi Rp1.488 triliun. Komponen penurunan terbesar terjadi pada penerimaan perpajakan sebesar Rp53,6 triliun.

Kedua, kenaikan belanja negara sebesar Rp39 triliun sehingga menjadi Rp1.722 triliun. Kenaikan belanja negara terutama disumbang dari pos subsidi yang meningkat Rp41 triliun dan transfer ke daerah bertambah Rp54 triliun.

Subsidi BBM untuk tahun 2013 memang mengalami penurunan. Namun, dibandingkan dengan nilai subsidi BBM (termasuk LPG 3 kg) yang tercantum dalam APBN 2013, pada RAPBN-P 2013 mengalami ke naik an Rp16,1 triliun.

Kenaikan ini disebabkan karena terdapat kurang bayar subsidi BBM pa da 2010, 2011,dan 2012 sekitar Rp22,9 triliun yang akan diminta kan persetujuan DPR untuk dapat dibayarkan melalui APBN-P 2013.

PERUBAHAN PARAMETER
Selain itu, kenaikan pos subsidi BBM pada RAPBN-P 2013 juga disebabkan karena adanya perubahan beberapa parameter. Pertama, perubahan harga minyak mentah Indonesia (ICP). Kedua, melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS).

Ketiga, adanya penambahan kuota volume BBM bersubsidi yang diperkirakan mencapai 48 juta kiloliter dari sebelumnya 46 juta kiloliter. Di sisi lain, subsidi listrik juga meningkat Rp19 triliun, dengan penyebab yang relatif sama dengan subsidi BBM.

Berbagai situasi inilah yang akhirnya menyebabkan kemampuan APBN 2013 berkurang. Satu hal yang patut dicatat, defisit keseimbangan primer yang terjadi pada 2012 lalu dan 2013 ini adalah pertama kalinya sejak APBN menerapkan format baru pada 2005.

Tentunya, kondisi ini cukup memprihatinkan, karena semakin ke sini, ketahanan fiskal kita semakin berkurang. Kondisi ini dapat dipastikan akan menyebabkan tekanan terhadap utang pemerintah menjadi meningkat.

Rasio utang pemerintah terhadap PDB memang rendah, sebesar 23,5% terhadap PDB, jauh di bawah batas aman 60% dari PDB. Namun, tentunya tidak cukup hanya melihat posisi utang secara agregat.

Kita juga perlu melihat kemampuan membayar utang kita setiap tahunnya dan pengaruh dari pembayaran utang tersebut terhadap perekonomian.

Terkait dengan utang pemerintah ini, saya membuat perbandingan antara tambahan utang baru (netto) dan tambahan penerimaan perpajakan setiap tahunnya, dengan mengambil data tahun 2009-2012.

Dari perhitungan tersebut, utang baru kita setiap tahunnya rata-rata bertambah lebih dari Rp100 triliun. Rincian penambahannya adalah Rp91 triliun (2010), Rp127 triliun (2011), Rp166 triliun, dan diperkirakan Rp162 triliun (2013).

Sementara itu, tambahan penerimaan perpajakan setiap tahunnya rata-rata juga di atas Rp100 triliun, yaitu Rp103 triliun (2010), Rp151 triliun (2011), Rp106 triliun (2012), dan diperkirakan Rp159 triliun (2013).

Berdasarkan data tersebut memperlihatkan bahwa semakin ke sini, selisih (delta) antara tambahan utang baru dengan tambahan penerimaan perpajakan justru semakin negatif. Dengan kata lain, bila kita kaitkan dengan tesis Sargent di atas, kemampuan utang kita dalam menghasilkan pendapatan (revenue) untuk dipergunakan pemerintah membayar kembali utangnya kini semakin menurun.

Tentunya ini perlu pendalaman, mengapa PDB kita yang tinggi, namun pajak yang dapat ditarik masih rendah. Persoalan utang pemerintah tidak berhenti di situ. Karena, di luar utang pemerintah, masih ada utang swasta yang juga perlu diperhitungkan.

Kita juga menghadapi tekanan akibat tingginya pembayaran utang luar negeri (ULN). Rasio pembayaran ULN Indonesia terhadap penerimaan transaksi berjalan (debt service ratio/DSR) mengalami kenaikan tajam.

DSR kita telah mencapai 34,7% pada kuartal I/2013, menurun sedikit dibandingkan dengan posisi pada 2012 sebesar 34,9%. Namun, angka DSR ini tergolong tinggi karena batas amannya seharusnya dijaga tidak lebih dari 20%.

Penyebab tingginya DSR ini adalah karena menurunnya kemampuan ekspor kita. Tentunya, tingginya pembayaran ULN ini membawa implikasi bagi perekonomian. Tingginya pembayaran ULN telah menyebabkan neraca pembayaran Indonesia (NPI) defisit, menekan posisi cadangan de visa dan nilai tukar Rupiah melemah.

Dengan kata lain, meski kontribusinya tidak terlalu tinggi, posisi APBN dan utang pemerintah juga ikut memperlemah nilai tukar Rupiah dan NPI kita. Sehubungan dengan hal tersebut, saya mengusulkan beberapa hal untuk memperbaiki kondisi ini.

Per tama, dalam jangka pendek, penting bagi pemerintah untuk mendorong ekspor agar angka DSR turun. APBN semestinya dapat menjadi instrumen penting untuk merevitalisasi industri-industri berbasis ekspor.

Kedua, pemerintah harus konsisten dengan kebijakan pengendalian subsidi energi, khususnya BBM. Tingginya subsidi BBM, tidak hanya menyebabkan tekanan pada APBN, tetapi juga pada nilai tukar Rupiah dan NPI.

Ketiga, pemerintah perlu menyelidiki berbagai faktor yang menyebabkan menurunnya kemampuan penerimaan perpajakan. Bisa jadi memang, selain ekstensifikasi pajak yang perlu ditingkatkan, upaya intensifikasi pajak terutama terhadap wajib pajak besar, dirasakan belum optimal. Saya kira, tidak ada salahnya bila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilibatkan dalam meneliti efektivitas kebijakan utang dan perpa jakan kita.

*Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI)

Source : Sunarsip / Sunarsip.com
Editor : Martin Sihombing

Leave a Reply

Saya Yakin Anda Juga Tertarik Membaca:close