Langkah Baru Reformasi Sistem Administrasi PPN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan dan menyempurnakan langkah-langka inovatif dalam reformasi birokrasi. Salah satunya adalah dalam reformasi Sistem Administrasi PPN. Berita ini saya dapatkan dari seorang Wajib pajak di daerah industri, tentang adanya perubahan adminstrasi PPN yang beda dari tahun-tahun sebelumnya yaitu tentang pembuatan Nomor Faktur yang sekarang dibuat sendiri oleh DJP. Hal ini membuat saya penasaran dan memang sebuah langkah baru dari Direktorat ini harus kita ketahui.

Seperti kita ketahui bersama, Dalam beberapa tahun belakang, dalam membenahi sistem administrasi PPN, DJP telah melakukan beberapa kebijakan, yaitu:

  1. Evaluasi E-SPT, Segala bentuk kekurangan dalam SPT Elektronik ini telah dijalankan, seperti perbaikan sistem dan perbaikan Database;
  2. Penerbitan peraturan E-SPT yang diatur dalam SE-94/PJ/2011 tentang kewajiban Penyampaian SPT Masa dalam bentuk elektronik (e-SPT PPN);
  3. Setahun berikutnya, DJP telah menjalankan Kebijakan pengukuhan PKP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2012;
  4. Registrasi Ulang PKP yang diatur dalam Per-05/PJ/2012;
  5. Membentuk tim kajian Komprehensif untuk mengevaluasi dan terus menyempurnakan pembenahan sistem administrasi PPN, dan
  6. Penerbitan PER-24/PJ/2012 Tanggal 22 Nopember 2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

ea6bac76988ca08597fe96af3dafe7e6133437_a

 

Penerbitan PER-24/PJ/2012 ini Merupakan Langkah Baru DJP, dan yang melatar belakanginya adalah:

  1. Agar penomoran Faktur Pajak tidak lagi dilakukan sendiri Oleh PKP, Tetapi dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor seri Faktur Pajak, dimana bentuk dan tata caranya ditentukan Oleh DJP.Informasi ini saya juga dapat dari salah satu Wajib Pajak dari Perusahaan Asing yang bertempat di tangerang. Perubahan ini selain lebih mudah, yaitu wajib pajak tidak perlu membuat nomor seri sendiri, Jumlah nomor seri ini juga tidak terbatas, artinya jika Jumlah transaksi PPN yang dilakukan dalam satu tahun melebihi Batas nomor yang diberikan oleh DJP, PKP bisa minta nomor seri faktur pajak lagi sesuai dengan kebutuhan PKP.
  2. Mengembalikan pengaturan Faktur Pajak sesuai dengan UU KUP dan UU PPN.
    Keuntungan Bagi PKP adalah Faktur pajak yang dipakai mempunyai basis basis legal yang kuat dan lebih memberikan kepastian Hukum baik bagi PKP maupun bagi DJP.

Nomor seri Faktur Pajak hanya dapat diberikan kepada PKP yang telah:

  1. Dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan Per-05 dan perubahannya atau telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP.
  2. Melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila terjadi perubahan alamat.
  3. Mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password
  4. menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP.
  5. Menerima pemberitahuan Password melalui e-mail.
  6. Mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak.
  7. Memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak;
  8. Menyampaikan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa Pajak terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor serin faktur pajak disampaikan ke KPP.

Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak ini baru mulai berlaku 1 April 2013, maka para pelaku usaha diharapkan sudah meminta kode aktivasi, password, dan nomor seri Faktur Pajak kepada KPP Masing-masing, dimana terdaftar sebagai PKP, mulai tanggal 1 maret 2013.

Dengan adanya kebijakan ini, Semoga semakin banyak Wajib pajak yang tertib, Kecurangan dapat diatasi, dan Mempermudah proses SPT. Mari sukseskan reformasi Administrasi PPN!

Sumber:

– Artikel dari Wiyoso Hadi, Napak Tilas Reformasi Sistem Administrasi PPN.

– Pajak.go.id

Leave a Reply

Saya Yakin Anda Juga Tertarik Membaca:close