Transfer Pricing

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 835,25 triliun selama 2012. Meskipun tumbuh 12,47% Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penerimaan pajak itu belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu Rp 885,02 triliun.

Belajar dari pengalaman tersebut, Ditjen Pajak telah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk mengamankan target penerimaan pajak tahun 2013. Salah satunya adalah penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Transfer Pricing (TP).Ditjen Pajak memandang calon beleid ini strategis karena berdasar analisis mereka: masih banyak perusahaan multinasional yang melakukan praktik transfer pricing secara tidak wajar, sehingga mengurangi kewajiban pajaknya.

transfer pricing

Walau sejak tahun 1983 Undang-undang tentang Pajak Penghasilan (PPh) telah memberikan kewenangan kepada DJP untuk melakukan TP adjustment, baru tiga tahun terakhir Ditjen Pajak secara gencar melakukan enforcement. Langkah ini ditandai dengan kewajiban untuk mengungkap transaksi hubungan istimewa di SPT Tahunan PPh mulai 2009.

Dalam praktik di lapangan, seringkali terjadi sengketa yang timbul dari hasil pemeriksaan pajak terkait TP. Latar belakang penyusunan PMK TP antara lain keinginan ditjen pajak untuk meminimalkan terjadinya sengketa tersebut, khususnya kasus-kasus yang sederhana.

Dalam kesempatan diskusi pembahasan Rancangan PMK TP, Ditjen Pajak menyampaikan beberapa poin penting dalam calon aturan  itu: pertama, definisi hubungan istimewa diperluas. Kedua, pembanding eksternal pada tingkat segmented (bila tersedia) lebih diutamakan dari company-wide.

Ketiga, pemindahan tested party kepada pihak yang memiliki fungsi yang lebih sederhana dimungkinkan, pada saat menerapkan metode cost plus, resale price, atau transactional net margin. Keempat, memperjelas pengaturan mengenai transfer of intangible property.

Kelima, mengatur hal-hal khusus terkait dengan wajib Pajak (WP) tertentu di Indonesia, misalnya, contract dan toll manufacturers serta commodity exporters. Keenam, menaikkan threshold terkait kewajiban penyusutan TP documentation. Ketujuh, menambah kriteria WP yang melakukan domestic related party transactions, yang wajib membuat TP documentation.

Batasan Royalti

Yang tak kalah penting adalah, ketentuan TP documentation harus dibuat juga dalam Bahasa Indonesia. OECD Transfer Pricing Guidelines masih menjadi referensi penting dalam penyusunan Rancangan PMK TP, selain benchmarking ke beberapa negara.

Kenaikan threshold akan mengurangi beban WP tertentu terkait penyusutan TP documentation. Namun demikian, perluasan definisi hubungan istimewa akan menambah cakupan WP yang wajib menyusun TP documentation.

WP contract dan toll manufacturers (penyedia jasa maklun) akan diwajibkan untuk membayar pajak menggunakan safe harbor rate. Potensi masalah yang timbul dari ketentuan ini antara lain terjadinya sengketa dalam penentuan apakah WP termasuk dalam kategori fully-fledged, contract, atau toll manufacturer. Masalah ini bisa diminimalkan dengan adanya kriteria yang jelas dan terukur dalam penentuan karekteristik WP tersebut. Keharusan bagi WP untuk menyediakan segmented financial information juga berpotensi menambah compliance cost, sehingga perlu dipertimbangkan lagi.

Sengketa TP yang seringkali terjadi di lapangan adalah terkait pembayaran royalti oleh WP Indonesia kepada related party di luar negeri, yang dikoreksi seluruhnya oleh Ditjen Pajak. Jadi, perlu kiranya Rancangan PMK TP menetapkan persyaratan dan batasan royalti yang dianggap wajar oleh Ditjen Pajak, sehingga bisa meminimalkan sengketa TP.

Bersamaan dengan penyusunan PMK TP, pemerintah juga menggodok Rancangan PMK Transfer Pricing Documentation, PMK Mutual Agreement Procedures, dan PMK Advance Pricing Agreement.

Keinginan Ditjen Pajak untuk meminimalkan timbulnya sengketa TP patut mendapatkan apresasi. Langkah selanjutnya yang perlu mereka lakukan ialah menyempurnakan petunjuk pemeriksaan TP yang saat ini masih berupa surat direktur pemeriksaan pajak, dan diperkuat menjadi peraturan dirjen pajak yang wajib dipatuhi oleh pemeriksa pajak maupun WP.

Penyusunan beberapa rancangan PMK terkati transfer pricing menunjukkan, Ditjen Pajak makin gencar dalam melakukan transfer pricing enfrocement. Wajib pajak perlu mengantisipasinya dengan transfer pricing planning sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Sehingga, bisa meminimalisir risiko dilakukannya transfer pricing adjustment oleh Ditjen Pajak.

Oleh Wahyu Nuryanto,

Pengamat Perpajakan dari

MUC Consulting Group.

Leave a Reply

Saya Yakin Anda Juga Tertarik Membaca:close