Vaksinasi Antikorupsi: Cegah Masyarakat dari Penyakit Korupsi

Mendengar kata korupsi, satu yang terlintas di dalam pikiran saya adalah sebuah penyakit. Penyakit berbahaya yang dapat mengancam sendi moral kemanusiaan, kemudian menjalar ke lingkup yang lebih luas dan menghancurkannya. Korupsi merupakan penyakit yang telah menggurita dan menjalar di negeri ini. Hampir semua sektor di negeri ini tidak ada yang steril dari yang namanya korupsi. Kementerian agama yang dalam pandangan kita merupakan instansi religius, akhir-akhir ini tersandung kasus korupsi dana haji. Belum lagi oknum-oknum diinstansi lain yang terkenal korupnya, sebut saja kehakiman, kepolisian, sampai ke perpajakan.

Kawan, korupsi yang sering kita dengar bukanlah isu yang baru di kalangan masyarakat. Ironisnya, penyakit ini tetap berlangsung meski beragam upaya dan wacana terus didengungkan untuk memeranginya. Semestinya tak hanya institusi-institusi pengamat ataupun pemberantas korupsi saja yang sibuk bersuara,  tetapi gerakan menjadikan kejujuran sebagai sebuah budaya bangsa dan menghalau semua tindakan penggerogotan bangsa ini hendaknya juga menjadi tanggungjawab setiap warga negara. Apalagi kita, kita yang dalamtaraf ini masih tergolong muda: Mempunyai tenaga lebih, pemikiran komprehensif, dan kemampuan fisik yang  seharusnya lebih bisa menggerakkan masyarakat untuk memberantas penyakit ini.

Foto Seni Visual 2D(Ilustrasi Vaksinasi Antikorupsi)

Di Indonesia, korupsi dilakukan bukan hanya di lingkungan pejabat-pejabat pemerintah pusat melainkan sudah menjalar hingga ke lingkungan masyarakat di tingkat terkecil seperti RT, RW, kelurahan, kecamatan, termasuk di lingkungan sekolah. Hal ini membuat korupsi tidak dapat dilawan secara serentak dan menyeluruh dengan hasil maksimal. Namun demikian, korupsi masih mungkin untuk dicegah ataupun dipersempit ruang geraknya.

Berdasarkan Dokumen Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dalam skala internasional, survey corruption perception index (indeks persepsi korupsi—IPK) yang dilakukan oleh Transparansi Internasional masih menempatkan Indonesia di posisi yang masih rendah ke dati ada kecenderungan peningkatan angka. Pada 2011, IPK Indonesia ada pada peringkat ke-100 dari 183 negara dengan skor 3,0 (naik sekitar 0,2 dibandingkan IPK 2010 atau 1,0 sejak 2004).

Hal lain ditunjukkan oleh indeks Global Corruption Barometer (GCB) tahun2010. Menurut GCB 2010, sebagian responden menyatakan pernah melakukan pembayaran suap. Angkanya mencapai 18  persen. Semakin tinggi indeks di suatu institusi, maka institusi tersebut kian dipersepsikan terkorup. Indeks GCB memberikan skor tertinggi dengan nilai indeks 3,6 untuk lembaga legislatif, disusul lembaga kepolisian dan partai politik dengan indeks 3,5. Yudikatif diganjar indeks 3,3, disusul pejabat eksekutif (3,2).

Vaksinasi untuk cegah penyakit koruspsi

Menurut saya, jika korupsi sudah kita anggap sebagai penyakit, maka dibutuhkan sebuah vaksin untuk memberantasnya. Vaksin merupakan sebuah bahan—baik berwujud maupun tidak berwujud— dalam bentuk rangsangan yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi efek buruk dari penyakit tersebut.

Saya sebut isitilah pencegahan korupsi sebagai vaksinasi agar menarik dan lebih mudah diingat oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang  berpendapat bahwa vaksinasi ini hanya sangat erat hubungannya dengan imunisasi, tetapi sebenarnya tidak. Vaksinasi bisa dipakai pada berbagai bidang,  termasuk antikorupsi.

Vaksinasi yang saya maksud adalah pemberian ‘suplemen’  kepada masyarakat dari dalam diri masing-masing sehingga jiwa antikorupsi tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif dari vaksinasi ini minimal seseorang dapat merasa asing dengan tindakan korupsi. Bagi saya, menumbuhkan jiwa antikorupsi dari internal sangatlah penting meskipun pembenahan dari eksternal juga penting, seperti Optimalisasi Penerapan Reformasi Birokrasi, Penataan Organisasi, Perencanaan Porgram dan Anggaran yang Efisien, Peningkatan Layanan Informasi Publik, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

Pemberian vaksinasi antikorupsi sebaiknya dilakukan sejak dini, layaknya vaksinasi imunisasi yang sudah kita kenal pada umumnya. Anak lebih mudah menerima rangsangan. Ketika anak sudah mantap dalam pemahaman terhadap antikorupsi, maka saat dewasa lebih mudah meninggalkan tindakan-indakan korupsi tersebut. Vaksinasi akan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap tindak pidana korupsi.

Vaksinasi antikorupsi lebih diarahkan kepada tindakan-tindakan pemberian bimbingan mental, minimal  mempersempit peluang terjadinya tipikor pada tata kepemerintahan dan masyarakat menyangkut pelayanan publik maupun penanganan perkara yang bersih dari korupsi.  Berikut ini adalah beberapa kegiatan vaksinasi antikorupsi yang mungkin dapat membantu meminimalisasi tindak pidana korupsi:

1. Mentoring Antikorupsi

Mentoring merupakan proses membentuk dan mempertahankan hubungan yang berkembang yang berlangsung secara intensif antara senior dengan junior. Kegiatan Mentoring Antikorupsi berisi transfer materi tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi.  Materi dilakukan dengan bimbingan dari seorang narasumber/senior yang memahami permasalahan antikorupsi. Kegiatan bisa dilakukan minimal sepekan sekali.

Esensi dari mentoring ini adalah membina dan melahirkan individu yang memiliki kualitas pemahaman antikorupsi yang mantap sehingga dapat diterapkan ke kegiatan sehari-hari, terlebih lagi jika pemahaman yang didapat dapat diberikan kepada kalangan dekat maupun masyarakat.

Sarana yang digunakan tidak berhenti pada pertemuan pekanan saja, tetapi ada juga yang bersifat rekreasi, ilmiah, hiburan, dan seterusnya. Pembina/mentor  dapat memberikan vaksinasi antikorupsi tiap pekan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh dan memberikan kekebalan terhadap korupsi.

ilustrasi mentoring antikorupsi(Ilustrasi Mentoring Antikorupsi)

 2. Sekolah Antikorupsi

Pemberian vaksinasi antikorupsi yang lain bisa dilakukan dengan program Sekolah Antikorupsi. Kegiatan ini mencakup lingkungan yang lebih besar dari Mentoring Antikorupsi. Selain itu, di dalam Sekolah Antikorupsi terdapat jenjang kelas seperti sekolah-sekolah pada umumnya.

Sampai saat ini, sudah terbentuk sekolah antikorupsi di daerah Tangerang dan Aceh. Sekolah Antikorupsi di Tangerang didirikan oleh sejumlah penggiat antikorupsi yang terdiri atas Tangerang Public Transparency Watch, Perkumpulan Masyarakat Untuk Demokrasi dan Indonesian Corruption Watch membangun Sekolah Antikorupsi Tangerang.  Tujuannya adalah untuk menguatkan kapasitas gerakan masyarakat sipil, khususnya pada isu pencegahan, pengawasan, serta pengungkapan kasus korupsi.

Di dalam sekolah antikorupsi, materi yang akan diberikan kepada siswa yakni mengenai metode pembelajaran dengan mengedepankan konsep dialogis. Sedangkan proses belajar mengajar yang dilakukan di dalam kelas terbagi menjadi tiga tahapan, yakni ceramah, diskusi, serta simulasi kasus.

sekolah antikorupsi aceh(Ilustrasi Sekolah Antikorupsi di Aceh)

Dengan adanya Mentoring dan Sekolah antikorupsi diharapkan dapat memberikan penanaman integritas yang dilakukan sejak dini sehinggake depannya masyarakat dapat mencegah penyakit korupsi. Upaya vaksinasi antikorupsi juga diharapkan bisa optimal dalam konteks strategi pencegahan, sehingga peran pemerintah, masyarakat, dan swasta dapat membangun komitmen bersama bagi pencegahan korupsi.

Penulis berharap, perwujudan mentoring dan sekolah antikorupsi dapat terealisasi dengan baik dan semakin meluas dengan memberikan pemahaman untuk perbaikan pendidikan karakter mulai dari usia dini. Disamping itu, selagi dalam masa pemilihan presiden, kita juga berharap semoga Indonesia melahirkan pemimpin yang bisa member perubahan terhadap perilaku korupsi dengan mengoptimalkan kinerja KPK, pemberian pembinaan pada sumber daya manusia, dan lain sebagainya sehingga senantiasa dapat mewujudkan semangat antikorupsi di negeri kita tercinta, Indonesia. Salam.

ikhwan 1

Oleh: Wahyu Ragil Saputro
Web Pribadi: Agilsaputra.com
Twitter : @Agil_Saputra
Penulis merupakan alumni STAN 2012 yang saat ini bekerja sebagai Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Leave a Reply

Saya Yakin Anda Juga Tertarik Membaca:close